TARAKAN, UPUNTAKA.COM — Gelombang unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Rakyat di Gedung DPRD Tarakan, Kalimantan Utara, pada Kamis (28/10/2026) memaksa parlemen daerah mematok tiga komitmen prioritas. Dari total enam tuntutan warga, legislatif menyepakati penanganan cepat terhadap krisis air bersih, kepastian Beasiswa Kaltara Unggul, serta penataan infrastruktur jalan.
Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, memastikan aspirasi massa ditindaklanjuti secara terukur berdasarkan skala urgensi dan kewenangan wilayah.
Langkah Penanganan Krisis Air Bersih dan Embung
Untuk persoalan krisis air, DPRD Tarakan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Direktur Utama PDAM Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan. Forum ini disiapkan sebagai ruang dialog langsung antara pengelola air minum dan perwakilan aliansi.
Yunus kini menyelesaikan koordinasi waktu agar kedua pihak dapat duduk bersama dalam satu meja.
“Saya berkomunikasi dulu dengan Iwan Setiawan untuk memastikan kesiapan waktunya. Saya juga menghubungi perwakilan mahasiswa supaya dapat hadir menyampaikan sekaligus mendengarkan masalah air ini,” katanya.
Mengingat pasokan air di pulau ini bergantung penuh pada curah hujan, dewan menilai tindakan jangka pendek tidak mencukupi. Parlemen mendorong pemerintah daerah memilah solusi jangka panjang, termasuk penambahan kapasitas penampungan air dan pembangunan embung baru.
Kewenangan Provinsi dan Penertiban Pembatas Jalan
Mengenai Beasiswa Kaltara Unggul dan pengerjaan drainase Jalan Gajah Mada, Yunus menjelaskan kedua program tersebut berada di bawah domain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai jembatan, DPRD Tarakan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi dan Pemprov Kaltara agar perwakilan terkait menemui mahasiswa secara terbuka.
Pengerjaan drainase di lokasi tersebut terpantau mulai berjalan sejak sore hari sebelum aksi memuncak. Pihaknya memastikan pengawalan terhadap kelanjutan proyek infrastruktur itu.
Di sisi lain, keluhan mengenai titik pembatas kecepatan atau polisi tidur (speed bump) yang menyulitkan akses ambulans menuju rumah sakit langsung dieksekusi usai aksi. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Ahmadi Burhan, Yunus memastikan langkah cepat diambil agar jalur kedaruratan tidak terhambat.
“Pokoknya harus dicabut, minimal yang dua itu yang dicabut,” tegas Yunus menanggapi penertiban fasilitas pembatas jalan tersebut.
Pemerintah daerah kini mengevaluasi ulang titik pembatas jalan di area sekolah guna menjamin keselamatan warga tanpa mengorbankan jalur darurat. Seluruh enam poin aspirasi masyarakat saat ini masuk dalam tahap harmonisasi antarinstansi.
